Friday, December 20, 2013

Pemerintah Wajibkan SVLK di Dalam Negeri

JAKARTA-Pemerintah mewajibkan sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagai pegangan untuk pembelian produk berbasis kayu di dalam negeri di tengah derasnya kampanye penggunaan sertifikasi asing seperti Forest Stewardship Council (FSC). Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin, menyatakan SVLK merupakan skema multipihak terbaik untuk memastikan produk kayu yang dihasilkan legal dan lestari.

Uni Eropa, tambahnya, dalam seminar "Implementasi SVLK dalam Penguatan Pasar" bahkan sudah secara resmi mengakui SVLK dengan menandatangani perjanjian kemitraan sukarela (VPA) dengan Indonesia. "Jadi di dalam negeri juga selayaknya menghormati SVLK," katanya pada kegiatan yang diselanggarakan Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI). Zulkifli menyatakan untuk pembelian pemerintah, saat ini sedang disusun rancangan peraturan presiden tentang pembelian produk hijau.

Berdasarkan ketentuan itu, maka pengadaan barang dan jasa yang menggunakan produk kayu dan turunannya harus memiliki sertifikat SVLK. "Sementara untuk produk kayu impor saat ini sedang disusun regulasi impor kayu yang harus menggunakan SVLK. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah pencucian kayu," katanya. Menhut juga menyinggung mereka yang masih memberi kampanye negatif terhadap SVLK sebagai pihak yang selama ini diuntungkan dengan peredaran kayu haram.

SVLK berlaku sejak tahun 2009 dan diimplementasikan secara efektif dalam proses ekspor mulai Januari 2013. Dalam pelaksanaannya SVLK melibatkan asesor independen dan pemantau dari LSM untuk memastikan bahan baku kayu yang dimanfaatkan berasal dari sumber yang legal.

Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan Nusa Eka mengungkapkan saat ini masih ada kampanye yang dilancarkan pihak tertentu untuk hanya berpatokan pada skema FSC pada pembelian produk kehutanan khususnya pulp dan kertas.

Oleh karena itu dia meminta kepada seluruh komponen di dalam negeri untuk lebih solid dalam mengusung SVLK.

"Industri di dalam negeri seharusnya juga jangan terpengaruh dengan kampanye FSC. Kita semua harus solid mendukung produk yang dilengkapi SVLK sebagai produk yang lestari," katanya. Sementara Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) bidang Hutan Tanaman Nana Suparna mempertanyakan motif yang digencarkan oleh pihak yang hanya mengkampanyekan sertifikasi FSC.

Selain FSC, lanjutnya, ada juga skema sertifikasi pengelolaan hutan lestari yang dikembangkan lembaga lain seperti PEFC (the Programme for the Endorsment of Forest Certification). "Kalau tujuannya untuk pengelolaan hutan lestari, mengapa hanya sertifikat FSC? Sementara sertifikat lain seperti SVLK dan PEFC tidak dihiraukan," katanya.

Nana mengatakan skema sertifikasi FSC hanya menguntungkan bagi negara maju, sebab terdapat ketentuan tentang pembangunan hutan tanaman paling lambat dilakukan tahun 1994. Ketentuan tersebut dipastikan tidak bisa dipenuhi Indonesia karena HTI Indonesia baru berkembang setelah tahun 1994.

Menurut dia, pemberlakuan SVLK menjadi momen yang tepat untuk membangun kemandirian sertifikasi produk hasil hutan, untuk itu pihaknya meminta komitmen dari semua pihak untuk terus menjaga kredibilitas SVLK.

"Perjanjian untuk pengakuan SVLK juga harus diperluas ke semua negara dan konsumen kayu tropis," katanya.


Sumber : Investor.co.id 16 desember 2013

Pemerintah bakal wajibkan sertifikasi bagi kayu impor

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah tengah menggodok peraturan yang mengharuskan kayu impor bersertifikasi, yang akan mirip sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK).
"Kami masih cari sertifikasinya apa, tapi kurang lebih isi sertifikasi itu mirip SVLK kita," kata Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi usai rapat koordinasi pangan di Gedung Kementerian Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (18/12/2013).
Menurut dia, nantinya akan dilihat terlebih dahulu asal negara kayu yang diimpor. Bagaimana bentuk sertifikasi yang berlaku di negara tersebut. Yang pasti, kayu tersebut harus didapatkan secara legal dan memenuhi kriteria yang tidak melanggar aturan yang berlaku, semisal dari aspek lingkungan.
"Kita harus lihat di negara asal kayu, tapi nanti kita lihat apakah menggunakan sertifikasi preshipment atau menggunakan sertifikasi on load pada saat dia dibongkar di Indonesia. Dua itu yang sedang kami cari mekanismenya," katanya.
SVLK merupakan sertifikasi produk kehutanan yang berlaku secara nasional. Adapun pada tataran global berlaku skema FSC (forest stewardship council). Penggiat usaha harus memiliki keduanya.
"Tapi Kalau Eropa tidak perlu. Dengan perjanjian yang kita lakukan, SVLK sudah disetujui. Kalau spesifik pembeli masih menyaratkan tambahan itu, balik lagi ke business to business," ucap Bayu.
Sekadar informasi, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan No P.38/2009 jo P.45/2012 tentang Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).
Sertifikasi PHPL dan VLK tersebut bertujuan memastikan pengelolaan hutan secara legal dan lestari. SVLK dan PHPL juga menjadi penting untuk menekan aktivitas lajunya perusakan hutan alam sebagai akibat dari pembalakan kayu atau sumber bahan baku yang tidak jelas asal-usulnya.
Sumber : Kabar Bisnis.com 18 Desember 2013

EKSPOR KAYU BULAT TETAP DILARANG

JAKARTA—Kementerian Perdagangan masih tetap bersikukuh untuk melarang ekspor kayu bulat karena dinilai tidak mempunyai nilai tambah.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan akan tetap konsisten untuk memaksimalkan nilai tambah produk kayu dalam negeri. Kayu bulat hampir tidak memiliki nilai tambah.

“Kami lebih melihat dari sisi manfaat, kalau bisa diolah di dalam negeri, mengapa tidak. Jika kami membuka ekspor kayu bulat, maka menunjukkan inkonsisten dengan tujuan untuk mendapat nilai tambah,” kata Bayu kepada wartawan, Jumat (13/12/2013).
Sebelumnya, imbuh Bayu, pembukaan kran ekspor kayu terhambat oleh isu lingkungan terkait dengan risiko pembalakan liar. Adanya, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) bisa mengatasi permasalahan tersebut.
Namun, hal tersebut saat ini sudah tidak sesuai dengan tujuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 64/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Beleid tersebut bertujuan untuk mendukung hilirisasi produk industri kehutanan menggunakan sumber bahan baku yang legal dan dikelola.
Selain itu, mendorong ekspor dan mencegah perdagangan kayu dan produk kayu ilegal, penyesuaian dengan penetapan sistem klasifikasi barang yang baru dan standard verifikasi legalitas kayu.
Dia menambahkan akan terus memperjuangkan produk ekspor yang lebih mempunyai nilai tambah. Kayu bulat belum akan diberikan relaksasi ekspor kendati ada pengusaha yang sudah mempunyai SVLK.
Sumber : bisnis.com

keyword
ekspor log, ekspor kayu bulat

Followers

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More